JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia masih menghadapi biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Tanah Air. Hal ini menjadi tantangan utama dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur nasional.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantornya pada Selasa, 27 Mei 2025, AHY menjelaskan bahwa disparitas biaya tersebut harus segera diatasi agar kesenjangan antarwilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya, dapat diminimalisasi.
“Kita ingin pembangunan di wilayah timur Indonesia, yang saat ini relatif lebih mahal bahkan jauh lebih mahal bisa kita reduksi. Disparitas atau kesenjangan antarwilayah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, harus dikurangi,” tegas AHY.
Pemerintah Tetap Komitmen Bangun Infrastruktur Timur Meski Biaya Tinggi
Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan wilayah timur Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun dihadapkan pada tantangan biaya yang lebih tinggi, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh daerah di Indonesia mendapatkan perhatian yang setara.
“Semangat pemerintah jelas. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Negara hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan,” tambah AHY.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan di wilayah timur Indonesia bukan hanya sekadar target pembangunan fisik, melainkan juga bagian dari upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Alternatif Pembiayaan Infrastruktur: KPBU Jadi Pilihan Strategis
Untuk mengatasi hambatan pembiayaan akibat tingginya biaya konstruksi di Indonesia Timur, AHY menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, skema pembiayaan alternatif kini semakin gencar didorong untuk mempercepat pembangunan.
Salah satu solusi utama yang diapresiasi AHY adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan risiko dan beban pembiayaan dapat dibagi antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga tidak membebani APBN secara penuh.
“KPBU menjadi opsi menarik karena tidak membebani APBN sepenuhnya. Pemerintah tetap bisa berperan melalui dukungan pembebasan lahan hingga konstruksi,” jelas AHY.
Lewat KPBU, pemerintah berharap kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat realisasi berbagai proyek strategis infrastruktur, khususnya di daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan dana pembangunan memadai.
Pemerintah Buka Peluang Investasi Langsung untuk Percepat Pembangunan
Selain skema KPBU, AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk investasi langsung yang tidak selalu memerlukan dukungan fiskal seperti pada KPBU. Pendekatan ini diharapkan dapat semakin memperlancar pembiayaan proyek infrastruktur di wilayah timur Indonesia.
“Dengan berbagai opsi pembiayaan ini, kami optimistis pemerataan pembangunan bisa lebih cepat terwujud, khususnya di wilayah timur Indonesia yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur,” kata AHY.
Kondisi Infrastruktur di Indonesia Timur dan Tantangannya
Wilayah timur Indonesia, yang meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Kalimantan serta Sulawesi, selama ini menghadapi kendala geografis, topografi yang sulit, serta keterbatasan akses transportasi. Faktor-faktor ini menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau besar di barat dan tengah Indonesia.
Menurut data pemerintah, biaya konstruksi di wilayah ini bisa mencapai 30-50 persen lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Hal ini berimplikasi pada lambatnya pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lain yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerataan Infrastruktur Jadi Kunci Pengembangan Wilayah
Menteri Koordinator IPK menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja di wilayah timur semakin terbuka lebar.
Pembangunan konektivitas yang berkelanjutan di wilayah timur juga dianggap strategis untuk memperkuat integrasi nasional sekaligus membuka potensi sumber daya alam dan pariwisata.
Meski pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur masih menghadapi tantangan biaya tinggi, komitmen pemerintah di bawah koordinasi AHY tetap kuat untuk mengurangi disparitas antarwilayah. Dengan mengoptimalkan skema KPBU dan membuka peluang investasi langsung, diharapkan proses pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah timur dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Hal ini menjadi bagian penting dari agenda nasional untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan merata.