JAKARTA - Kabar gembira datang menjelang tutup tahun 2025. Pemerintah resmi mengumumkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat pada kuartal IV 2025, periode yang kerap menjadi puncak konsumsi rumah tangga di Indonesia.
Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan aktivitas belanja masyarakat di penghujung tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bantuan ini ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui konsumsi masyarakat.
Menurutnya, total penerima akan mencapai 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara dengan sekitar 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Bantuan Langsung Tunai Diperluas untuk 35 Juta Keluarga
Airlangga menjelaskan, tambahan BLT ini berbeda dengan program reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial.
“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako,” ujarnya.
Setiap keluarga akan menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan untuk bulan Oktober, November, dan Desember.
Dengan begitu, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan total Rp900.000 selama tiga bulan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menuturkan bahwa jumlah penerima BLT akhir tahun ini jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.
Total penerima mencakup 20 juta keluarga penerima manfaat rutin serta tambahan 14–16 juta keluarga baru yang akan mendapatkan bantuan menjelang akhir tahun.
Dengan penambahan itu, total anggaran bantuan sosial meningkat signifikan, dari Rp71 triliun menjadi sekitar Rp100 triliun.
“Penyaluran dilakukan mulai pekan depan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa penerima yang terdaftar di Bank Himbara akan langsung menerima dana ke rekening masing-masing.
Sementara itu, penerima yang terdaftar melalui PT Pos Indonesia dapat mengambil langsung di kantor pos atau menerima kiriman ke rumah.
Program Magang Nasional untuk Lulusan Baru
Selain menyalurkan bantuan sosial, pemerintah juga meluncurkan program magang nasional untuk para lulusan perguruan tinggi.
Langkah ini bertujuan memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang kerja bagi para fresh graduate di berbagai sektor industri.
Program tersebut memiliki anggaran sebesar Rp1,4 triliun dan akan berlangsung dalam dua gelombang.
Gelombang pertama diikuti oleh 20.000 peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025, sedangkan gelombang kedua dibuka pada November dengan kuota 80.000 peserta.
Setiap peserta magang akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota.
Selain itu, peserta juga akan menerima perlindungan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa potongan.
Hingga saat ini, sebanyak 1.666 perusahaan telah mendaftar dan menawarkan 26.181 posisi kerja.
Sementara itu, jumlah pelamar mencapai 156.159 orang yang tersebar dari berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa tambahan BLT ini merupakan sinyal positif bahwa pemerintah memahami tantangan daya beli masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak digunakan sebagai alat politik.
“Pemerintah perlu menyinkronkan data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan penerima subsidi.
Dengan 96 juta penerima PBI, penting memastikan seluruh kelompok miskin juga menerima BLT,” ujarnya.
Bhima juga menyoroti bahwa masa penyaluran bantuan hingga Desember dinilai terlalu singkat.
Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya diperpanjang hingga Maret 2026 agar dampak positif terhadap konsumsi masyarakat lebih terasa.
Sementara itu, terkait program magang nasional, Bhima menilai inisiatif tersebut belum menjadi solusi jangka panjang bagi masalah pengangguran.
Ia menekankan perlunya skema lanjutan agar peserta magang bisa diterima sebagai karyawan tetap setelah program berakhir.
“Kalau tidak ada penyerapan tenaga kerja, risiko pengangguran pascamagang akan meningkat, seperti yang terjadi pada program Kartu Prakerja,” pungkasnya.
Langkah Mudah Cek Penerima BLT Secara Online
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bantuan, Kementerian Sosial menyediakan layanan digital untuk pengecekan data.
Pengecekan bisa dilakukan melalui situs resmi Cekbansos.kemensos.go.id
atau melalui aplikasi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial.
Untuk melakukan pengecekan melalui situs, masyarakat dapat mengikuti langkah berikut.
Pertama, buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
melalui ponsel atau komputer.
Selanjutnya, pilih wilayah penerima manfaat mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa sesuai data di KTP.
Kemudian masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan identitas di KTP dan ketik ulang kode captcha yang muncul di layar.
Klik tombol Cari Data dan tunggu hasilnya muncul di layar.
Informasi akan menampilkan apakah nama Anda tercantum sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.
Selain melalui situs web, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Caranya dengan mengunduh aplikasi resmi di Google Play Store atau App Store, kemudian melakukan registrasi menggunakan data diri yang benar.
Setelah akun aktif, masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, lalu tekan Cari Data untuk melihat status penerimaan bantuan.
Aplikasi ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai penerima bantuan seperti BPNT, BST, dan PKH dari Kementerian Sosial.
Cek Data Penerima Bantuan Secara Langsung di Kantor Desa
Selain secara daring, pengecekan penerima bantuan sosial juga bisa dilakukan secara langsung.
Masyarakat dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk menanyakan status sebagai penerima BLT.
Pastikan membawa dokumen pendukung berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) agar proses verifikasi berjalan lancar.
Petugas akan membantu mengecek apakah nama Anda tercantum sebagai keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Langkah ini menjadi alternatif bagi warga yang kesulitan mengakses layanan digital atau tinggal di wilayah dengan jaringan internet terbatas.
Pemerintah berharap, dengan berbagai saluran pengecekan ini, proses distribusi bantuan dapat berlangsung transparan dan tepat sasaran.
Dengan tambahan BLT senilai Rp30 triliun dan program magang nasional yang dijalankan bersamaan, pemerintah optimistis ekonomi domestik akan tetap terjaga di akhir tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang tahun baru 2026.