JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa program hilirisasi investasi strategis tidak hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memastikan penyandang disabilitas ikut mendapatkan manfaat secara nyata.
Inklusi Disabilitas dalam Ekosistem Hilirisasi
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera, menyatakan bahwa dunia usaha yang inklusif menjadi kunci agar tidak ada pihak yang tertinggal. Fokus program hilirisasi tidak semata-mata meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan.
Pihak kementerian mengadakan focus group discussion (FGD) pada 16 Desember 2025 di Jakarta, untuk membahas fasilitasi dan peluang usaha bagi penyandang disabilitas. Diskusi ini menghadirkan perwakilan kementerian, DPMPTSP, akademisi, dan komunitas disabilitas untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang konkret.
Peluang Usaha dan Kemitraan Strategis
Staf Khusus Menteri Investasi/Hilirisasi, Agus Diono, menekankan pentingnya keterlibatan UMKM termasuk pelaku usaha disabilitas dalam ekosistem hilirisasi. Investasi diarahkan melalui pengembangan model kemitraan yang saling menguntungkan, menciptakan nilai tambah bagi usaha besar dan mitra disabilitas.
FGD membahas tiga isu utama, yakni akses permodalan, kebijakan kemitraan antara usaha besar dan UMKM, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan atau bermitra dengan penyandang disabilitas. Diskusi ini juga menekankan program pendidikan vokasi dan magang sebagai salah satu cara memperluas kesempatan kerja.
Rekomendasi Kebijakan untuk Dunia Usaha Inklusif
Hasil FGD menyarankan agar penyandang disabilitas ditempatkan sebagai pelaku usaha dan mitra strategis, bukan sekadar objek program. Langkah konkret lainnya termasuk menyederhanakan akses permodalan, perizinan, dan kemitraan, serta memperkuat penyediaan data terpadu pelaku usaha disabilitas sebagai dasar kebijakan.
Penguatan insentif fiskal dan nonfiskal juga menjadi perhatian untuk mendorong perusahaan melakukan kolaborasi nyata. Selain itu, pengawasan implementasi kebijakan di lapangan dianggap penting agar dunia usaha terdorong mempekerjakan dan bermitra secara efektif dengan penyandang disabilitas.
Prinsip “No One Left Behind” dalam Hilirisasi
Melalui langkah-langkah tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan komitmen pembangunan inklusif. Semangat “No One Left Behind” menjadi prinsip utama agar hilirisasi nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesempatan usaha yang merata bagi penyandang disabilitas.
Program hilirisasi yang inklusif diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi berkelanjutan, di mana pelaku usaha dari berbagai latar belakang dapat berkembang. Dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas disabilitas, pembangunan ekonomi nasional bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.