JAKARTA - Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kini diarahkan hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Pemerintah memandang Papua memiliki potensi besar untuk mandiri pangan jika dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menargetkan Papua dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu maksimal tiga tahun. Target tersebut bahkan diharapkan bisa tercapai lebih cepat jika seluruh program berjalan optimal.
Pemerintah menyiapkan langkah strategis berupa pencetakan sawah baru dan optimalisasi pangan lokal. Sagu dipilih sebagai salah satu fokus utama karena telah lama menjadi komoditas pangan masyarakat Papua.
“Papua itu, kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman. Pernyataan tersebut disampaikan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI Jakarta.
Target ambisius tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pangan riil di Papua. Pemerintah menilai swasembada pangan menjadi kunci penting untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
Selain mengurangi ketergantungan pasokan dari luar, program ini juga diharapkan membuka lapangan kerja. Pembangunan sektor pertanian diproyeksikan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Kesenjangan Produksi Beras Jadi Tantangan Utama
Mentan Amran memaparkan bahwa kebutuhan beras di Papua saat ini mencapai sekitar 660.000 ton per tahun. Sementara itu, produksi beras di wilayah tersebut baru berada di kisaran 120.000 ton per tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekurangan sekitar 500.000 ton beras setiap tahunnya. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama pemerintah dalam merancang program swasembada.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memperkirakan dibutuhkan pencetakan sawah seluas 100.000 hektare. Program ini dirancang secara bertahap agar dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 hektare. Kita sudah bagi, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat,” kata Amran Sulaiman. Pembagian wilayah dilakukan untuk mempercepat realisasi dan pengawasan program.
Amran menambahkan bahwa bukan hanya Papua yang mengajukan pencetakan sawah. Sebanyak enam provinsi lain juga mengajukan permohonan serupa kepada pemerintah pusat.
“Bahkan, 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah,” ujar Amran. Meski demikian, Papua tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam program tersebut.
Pemerintah optimistis pencetakan sawah seluas 100.000 hektare dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Bahkan, Amran menyebut target tersebut berpotensi rampung dalam dua tahun.
“Insyaallah paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 hektare sehingga Papua adalah swasembada pangan,” kata Amran. Pernyataan ini menegaskan keyakinan pemerintah terhadap kesiapan program.
Selain mencetak sawah, optimalisasi lahan yang sudah ada juga menjadi perhatian. Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui teknologi dan pendampingan petani.
Revitalisasi Sagu untuk Kemandirian Pangan Lokal
Selain beras, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sagu. Sagu dinilai sebagai pangan lokal strategis yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan Papua.
Mentan Amran menyebut pemerintah berencana merevitalisasi industri sagu yang selama ini belum optimal. Salah satu langkah konkret adalah menghidupkan kembali pabrik sagu di Sorong, Papua Barat Daya.
“Kemudian tadi, ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong,” kata Amran Sulaiman. Pabrik tersebut sebelumnya telah dibangun namun belum beroperasi secara maksimal.
“Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” ujar Amran. Revitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sagu bagi masyarakat lokal.
Penguatan industri sagu tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan daerah. Pemerintah juga ingin menjadikan sagu sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi.
Dengan pengelolaan yang baik, sagu dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi petani Papua. Langkah ini sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah turun-temurun.
Pemerintah menilai ketergantungan pada satu komoditas pangan memiliki risiko. Oleh karena itu, diversifikasi pangan menjadi bagian penting dari strategi swasembada Papua.
Pemanfaatan sagu diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan beras. Kombinasi antara beras dan pangan lokal dinilai lebih berkelanjutan.
Visi Swasembada Pangan Setiap Pulau Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Amran menegaskan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin membangun kemandirian pangan tidak hanya secara nasional, tetapi hingga tingkat pulau.
Menurut Amran, jika setiap pulau mampu swasembada pangan, ketergantungan antarwilayah dapat ditekan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan nasional.
“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau swasembada pangan,” ujar Amran Sulaiman. Visi ini menjadi landasan berbagai program strategis di sektor pertanian.
Amran menyebut beberapa wilayah telah lebih dulu mencapai swasembada. Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera disebut sudah berada dalam kondisi swasembada pangan.
Sementara itu, Pulau Jawa bahkan telah berada pada posisi surplus pangan. Kondisi ini menjadi modal kuat untuk memperluas swasembada ke wilayah lain.
“Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan,” kata Amran. Ia menegaskan bahwa tujuan tersebut bukan sekadar ambisi, tetapi strategi jangka panjang.
Dengan swasembada di setiap pulau, distribusi pangan antarpulau dapat diminimalkan. Hal ini diyakini akan menurunkan biaya logistik secara signifikan.
“Sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antarpulau,” ujar Amran. Efisiensi distribusi ini menjadi kunci pengendalian harga pangan.
Amran menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan solusi permanen terhadap inflasi. Stabilitas pasokan diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat.
“Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” kata Amran Sulaiman. Pemerintah berharap strategi ini membawa dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional.