JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia kembali memberikan kabar baik bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh tanah air. Selain melanjutkan pencairan bantuan rutin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2025, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tambahan berupa uang tunai senilai Rp400 ribu ditambah bantuan beras sebanyak 20 kilogram selama bulan Juni dan Juli.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi total sebesar Rp24,4 triliun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang berjalan.

"Dari total anggaran tersebut, Rp11,93 triliun dialokasikan khusus untuk mempertebal bantuan sosial, termasuk bantuan pangan dan kartu sembako," jelas Sri Mulyani dalam keterangan pers yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menambahkan, "Penerima BPNT akan mendapatkan tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli, sehingga total bantuan uang tunai tambahan mencapai Rp400 ribu. Selain itu, mereka juga akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan, sehingga totalnya mencapai 20 kilogram dalam dua bulan tersebut."

Bantuan sosial tambahan ini menyasar KPM BPNT murni maupun yang menerima kombinasi BPNT dan PKH. Penyaluran dilakukan secara bertahap mulai Juni 2025 dengan mekanisme yang sama seperti pencairan bantuan reguler, yakni melalui kartu KKS yang dapat dicairkan di bank penyalur atau melalui PT Pos Indonesia, tergantung daerah masing-masing.

Kabar baik ini turut dipertegas oleh kanal YouTube Sukron Channel yang menginformasikan bahwa bansos tambahan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban keluarga rentan di tengah tekanan ekonomi global yang masih dirasakan masyarakat.

Namun, di balik kabar positif tersebut, terdapat kabar yang kurang menyenangkan. Pemerintah memutuskan membatalkan program diskon tarif listrik 50% yang sebelumnya direncanakan untuk keluarga miskin. Pembatalan ini disebabkan oleh proses penganggaran yang dianggap lambat dan tidak memungkinkan untuk terealisasi dalam waktu cepat.

Sebagai gantinya, pemerintah meningkatkan besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi Rp300 ribu per bulan selama dua bulan yang diberikan kepada 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer. Kebijakan ini bertujuan memberikan bantuan langsung kepada kelompok pekerja yang rentan terdampak situasi ekonomi saat ini.

Selain itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan penyaringan ulang data penerima bansos. Hasilnya, ditemukan 1,8 juta KPM yang masuk dalam kategori inclusion error, yakni mereka yang tidak lagi layak menerima bantuan. Mereka akan digantikan oleh keluarga yang selama ini belum pernah menerima bansos namun secara ekonomi sangat membutuhkan, terutama yang berada pada desil 1 dan 2 dalam pendataan kemiskinan.

Hingga kini, pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua masih dalam proses. Berdasarkan data sistem aplikasi SIKS-NG, keterangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk BPNT masih belum berstatus SI, sedangkan SP2D untuk PKH belum tersedia. Pemerintah meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu informasi resmi dari pendamping sosial PKH maupun perangkat desa setempat sebelum mengecek saldo KKS atau mendatangi kantor pos.

Bansos tambahan sebesar Rp400 ribu dan beras 20 kilogram ini dipastikan menjadi salah satu bantuan sosial terbesar yang disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2025. Harapannya, bantuan ini dapat secara signifikan meringankan beban hidup masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan yang terdampak dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakhiri penjelasannya dengan optimisme, “Kami berharap dengan adanya penebalan bansos ini, keluarga penerima manfaat dapat terbantu memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat terus terjaga.”