JAKARTA - Wacana pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Timur kembali mencuat, membawa potensi perubahan besar pada peta administratif di Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang akan dipisahkan dari Jawa Timur dan bergabung ke provinsi baru ini dikenal sebagai daerah yang memiliki terowongan kereta api terpanjang di Indonesia, sebuah kebanggaan infrastruktur nasional.
Rencana pembentukan provinsi baru ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Usulan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah yang selama ini dianggap masih tertinggal dibandingkan pusat provinsi.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Budi Santoso, mengungkapkan, “Pembentukan provinsi baru diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi yang menjadi kunci penghubung antarwilayah.” Ia menambahkan, “Daerah dengan terowongan kereta api terpanjang di Indonesia ini bisa mendapatkan perhatian lebih besar jika menjadi bagian dari provinsi yang lebih fokus mengelola sumber daya lokal.”
Terowongan kereta api yang dimaksud memiliki panjang lebih dari 1.800 meter dan menjadi salah satu jalur vital yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di Jawa Timur. Infrastruktur ini bukan hanya penting untuk mobilitas penduduk, tapi juga menjadi tulang punggung distribusi barang dan logistik di pulau Jawa dan sekitarnya.
Wacana pemekaran provinsi ini sudah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Mereka menilai bahwa pembentukan provinsi baru akan memberikan otonomi yang lebih besar sehingga bisa mempercepat proses pembangunan yang selama ini terhambat oleh birokrasi dan keterbatasan anggaran.
Dr. Rini Kurniawati, akademisi dari Universitas Negeri Surabaya, menjelaskan, “Pemekaran wilayah adalah langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan provinsi baru, pengelolaan infrastruktur seperti terowongan kereta api akan menjadi lebih terfokus dan responsif terhadap kebutuhan lokal.”
Namun, tidak sedikit pihak yang mengingatkan agar proses pembentukan provinsi baru dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Menurut pengamat kebijakan publik, Ahmad Fadli, “Perubahan administratif harus diiringi dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan fragmentasi yang justru memperlambat pembangunan.”
Selain manfaat percepatan pembangunan, pemekaran juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang sebelumnya kurang tersentuh pembangunan.
Dalam konteks ini, terowongan kereta api terpanjang di Indonesia yang berada di wilayah yang akan bergabung ke provinsi baru ini menjadi simbol pentingnya investasi infrastruktur di daerah tersebut. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan jalur kereta api ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
Warga setempat menyambut baik rencana pemekaran ini. Seorang tokoh masyarakat, Agus Santoso, menyatakan, “Kami berharap dengan adanya provinsi baru, pembangunan di daerah kami akan semakin cepat dan merata. Terowongan kereta api yang kami miliki menjadi kebanggaan yang harus dijaga dan dikembangkan.”
Proses pembentukan provinsi baru ini masih memerlukan berbagai tahapan, termasuk persetujuan dari pemerintah pusat dan DPR RI. Diskusi dan kajian lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
Wacana pemekaran provinsi di Jawa Timur membawa harapan baru bagi percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah dengan terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih fokus dan sumber daya yang memadai, provinsi baru ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
