JAKARTA - Indonesia tengah memasuki babak baru dalam transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pemerintah bersama para pelaku industri energi berupaya mempercepat realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius sebesar 100 gigawatt (GW).
Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menyatakan dukungannya terhadap langkah Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dalam merealisasikan program besar tersebut. Ia menilai keterlibatan sektor swasta menjadi elemen penting dalam mendorong keberhasilan agenda nasional energi bersih.
“Kami menyambut baik optimisme ini, pandangan dan dukungan dari pelaku industri sangat penting,” ujarnya saat menerima kunjungan pengurus AESI di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
Pemerintah menegaskan bahwa transisi menuju energi hijau tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja baru, penguatan ekonomi daerah, dan kemandirian energi nasional.
AESI Siap Kawal Pembangunan PLTS Nasional
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menegaskan bahwa asosiasi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pengembangan PLTS di seluruh Indonesia. Menurutnya, minat pasar terhadap energi surya terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Jika dulu kapasitas terpasang PLTS di Indonesia hanya 143 megawatt (MW), kini telah melonjak hingga lebih dari 1 gigawatt (GW). Pertumbuhan ini mencerminkan semakin besarnya kesadaran publik terhadap potensi energi terbarukan sebagai solusi berkelanjutan.
Pada Juni 2024, AESI tercatat hanya memiliki 63 perusahaan anggota. Namun dengan adanya kebijakan baru dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan PLTS 100 GW, jumlah pelaku industri di sektor ini diprediksi dapat tumbuh hingga 500 perusahaan dalam waktu dekat.
Mada menjelaskan, program nasional ini tidak hanya tentang membangun pembangkit listrik, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang luas bagi perekonomian.
“Kalau program Pak Presiden Prabowo ini bisa berhasil, maka multiplier effect-nya itu banyak sekali. Green job sudah pasti, kemudian kenaikan TKDN lokal, investasi untuk manufaktur, itu pasti akan meningkat,” kata Mada.
Tantangan dan Strategi Menuju Energi Surya Kompetitif
Meski prospek PLTS di Indonesia menjanjikan, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan dan penentuan tarif listrik (feed-in-tariff). Hangga menjelaskan bahwa struktur biaya PLTS setiap negara sangat bergantung pada kondisi geografis, demografis, serta iklim yang memengaruhi efisiensi sistem.
“Kita harus melihat dari segi keekonomian. Karena setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki struktur harganya masing-masing. Kami harus mengetahui harganya berapa on average,” ujar Hangga.
Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan target 100 GW, perlu ada skema investasi yang fleksibel dan realistis agar pengembang tidak terbebani oleh tingginya biaya awal pembangunan. Pemerintah, lanjutnya, juga terus menyiapkan kebijakan yang dapat menarik investor dengan tetap menjaga keberlanjutan proyek.
Program PLTS 100 GW ini juga diharapkan mampu mendukung inisiatif dedieseliasasi, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Daerah-daerah tersebut selama ini masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel yang mahal dan tidak ramah lingkungan.
“Program ini diharapkan menghasilkan multiplier effect seperti tambahan lapangan pekerjaan, penghasilan, serta transfer teknologi dan pengetahuan bagi perekonomian nasional,” tambahnya.
Industri Lokal Siap Bersaing di Tengah Tantangan Global
Sementara itu, perwakilan AESI, Rama Dinara, mengungkapkan bahwa Indonesia kini memiliki kapasitas produksi modul surya antara 8 hingga 10 GW per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa industri dalam negeri telah memiliki kemampuan manufaktur yang kuat.
“Meskipun harga domestik saat ini tidak lebih murah dari Tiongkok, industri lokal siap bersaing, asalkan ada kompensasi melalui ketentuan TKDN,” ujarnya.
AESI juga berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami perbedaan harga antara modul PLTS lokal dan produk impor. Menurutnya, persepsi harga murah di pasar internasional seringkali tidak memperhitungkan biaya produksi dan transportasi di Indonesia.
Mada menambahkan, asosiasinya juga sedang melakukan kajian mendalam untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi PLTS di dalam negeri. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menyusun waterfall chart guna memetakan faktor-faktor utama yang memengaruhi biaya pembangunan dan investasi.
Belajar dari Negara Lain dan Perkuat Daya Saing Nasional
AESI menyoroti keberhasilan negara lain seperti India dalam menekan biaya produksi PLTS hingga hanya 3 sen per kilowatt-jam (kWh). Keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan besar pemerintah setempat dalam bentuk insentif seperti pembebasan biaya transmisi, subsidi baterai, hingga insentif belanja modal (capital expenditure).
“Kami ingin melihat bagaimana struktur pembiayaan bisa dibuat lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. Indonesia bisa belajar dari berbagai praktik terbaik global untuk menemukan formula yang tepat bagi pasar domestik,” ujar Mada.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia diyakini dapat menciptakan ekosistem energi surya yang kompetitif secara global dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pemerintah pun membuka ruang kerja sama yang luas bagi pelaku industri, akademisi, dan investor untuk mempercepat realisasi proyek ini.
Sinergi Pemerintah dan Industri Menuju Indonesia Energi Bersih
Kolaborasi antara pemerintah dan AESI menjadi langkah penting dalam mencapai kemandirian energi nasional. Dengan dukungan regulasi yang kondusif, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri, target 100 GW PLTS bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.
Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Selain memperkuat ketahanan energi, keberhasilan proyek ini juga akan membuka jutaan lapangan kerja hijau dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa semangat utama dari pembangunan PLTS bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga untuk menjaga bumi dan masa depan generasi mendatang. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap menuju era energi hijau yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
